Mitradharma.com – Pemimpin feodalistik menjadi istilah yang menarik jika dikaitkan dengan masyarakat Minangkabau. Sebab, dalam tradisi kepemimpinan Minangkabau terdapat penghulu atau datuk yang memiliki kedudukan penting dalam kaum dan nagari. Namun, kedudukan tersebut tidak otomatis berarti bahwa penghulu dapat bertindak sebagai penguasa yang bebas mengambil keputusan sendiri.
Dalam struktur adat Minangkabau, penghulu merupakan pemimpin kaum yang memiliki tanggung jawab terhadap anak kemenakan, menjaga kepentingan kaum, serta menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan adat. Sumber Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjelaskan bahwa kepemimpinan penghulu dalam masyarakat Minangkabau berkembang sebagai kepemimpinan kolektif para penghulu.
Karena itu, istilah feodalistik perlu dibedakan dari kepemimpinan adat. Feodalisme umumnya merujuk pada hubungan sosial yang bertingkat dan kuatnya kedudukan elite berdasarkan status atau keturunan. Sementara itu, dalam adat Minangkabau, seorang penghulu memang memiliki kedudukan yang dihormati, tetapi kewenangannya juga dibatasi oleh adat, tanggung jawab kepada kaum, dan mekanisme musyawarah.
Penghulu Bukan Penguasa Tunggal
Kedudukan penghulu dalam masyarakat Minangkabau memang tinggi. Penghulu atau datuk menjadi pemimpin dalam kaum atau sukunya. Dalam menjalankan tugas, ia juga tidak bekerja seorang diri.
Struktur adat mengenal Nan Ampek Jinih, yaitu penghulu, manti, malin, dan dubalang. Keempat unsur tersebut mempunyai fungsi masing-masing dalam kehidupan adat.
Artinya, kepemimpinan adat tidak hanya bertumpu pada satu orang. Ada pembagian peran yang membuat kehidupan kaum dan nagari tidak sepenuhnya bergantung pada kehendak seorang pemimpin.
Dalam sejumlah kajian tentang kepemimpinan Minangkabau, penghulu juga ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kolektif. Para penghulu dari berbagai suku dapat duduk bersama dalam forum adat untuk membicarakan persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Musyawarah Menjadi Bagian Penting
Salah satu hal yang membedakan kepemimpinan adat Minangkabau dengan gambaran kepemimpinan yang sepenuhnya otoriter adalah kuatnya tradisi musyawarah dan mufakat.
Dalam praktik pemerintahan nagari dan kehidupan adat, keputusan penting tidak selalu diserahkan kepada satu orang. Musyawarah melibatkan unsur-unsur masyarakat dan pemangku adat sesuai dengan persoalan yang dibahas.
Kerapatan Adat Nagari atau KAN juga menjadi salah satu ruang penting dalam kehidupan adat. Lembaga tersebut berkaitan dengan peran penghulu dan unsur masyarakat adat dalam menjaga ketentuan adat serta menyelesaikan persoalan yang muncul di nagari.
Dengan kondisi tersebut, seorang pemimpin yang memaksakan seluruh keputusan berdasarkan kehendaknya sendiri akan berhadapan dengan pola kepemimpinan kolektif yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Minangkabau.
Ada Dua Corak dalam Tradisi Kepemimpinan
Menariknya, sejarah adat Minangkabau sendiri mengenal lebih dari satu corak kepemimpinan.
Kelarasan Koto Piliang dikenal dengan pola bertingkat atau berjenjang. Sementara Bodi Caniago lebih menekankan kesetaraan dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tradisi kepemimpinan Minangkabau tidak dapat disederhanakan hanya sebagai sistem demokratis modern atau sebagai sistem feodal.
Dengan kata lain, terdapat unsur hierarki dalam adat Minangkabau, tetapi juga terdapat mekanisme musyawarah dan keseimbangan kekuasaan.
Hal ini penting ketika membahas apakah seorang pemimpin dengan gaya feodalistik dapat diterima masyarakat Minangkabau.
Gelar Keturunan Tidak Berarti Kekuasaan Tanpa Batas
Penghulu memiliki hubungan kuat dengan sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Gelar penghulu berada dalam lingkungan suku dan kaum serta berkaitan dengan garis keturunan ibu.
Namun, kedudukan tersebut tidak hanya menyangkut status. Penghulu juga memiliki tanggung jawab sosial dan adat. Kajian mengenai lembaga penghulu yang tersimpan dalam repositori Kementerian Pendidikan menyebut pentingnya menjalankan tugas kepenghuluan sesuai ketentuan adat untuk menjaga kewibawaan penghulu di tengah masyarakat.
Dengan demikian, status yang diwariskan tidak otomatis memberikan legitimasi untuk bertindak sesuka hati.
Penghormatan kepada penghulu justru berkaitan dengan kemampuan menjalankan amanah adat dan memenuhi tanggung jawab terhadap anak kemenakan.
Jadi, Bisakah Pemimpin Feodalistik Diterima?
Jawabannya bergantung pada apa yang dimaksud dengan feodalistik.
Jika istilah tersebut hanya digunakan untuk menggambarkan pemimpin yang memiliki kedudukan tinggi, dihormati, memiliki status adat, dan berada dalam struktur kepemimpinan yang mengenal jenjang, maka terdapat unsur-unsur semacam itu dalam sejarah kepemimpinan Minangkabau.
Namun, apabila feodalistik dimaknai sebagai kekuasaan pribadi yang tidak terbuka terhadap kritik, tidak mengutamakan musyawarah, menganggap masyarakat hanya sebagai bawahan, dan mengambil keputusan secara sepihak, karakter tersebut tidak sejalan dengan berbagai prinsip kepemimpinan kolektif dan musyawarah yang terdokumentasi dalam adat Minangkabau.
Jadi, persoalannya bukan sekadar apakah masyarakat Minangkabau menerima pemimpin yang memiliki kedudukan tinggi. Yang lebih penting adalah bagaimana kekuasaan tersebut digunakan.
Pemimpin yang memiliki kedudukan kuat tetap harus menjalankan tanggung jawabnya dalam kerangka adat, musyawarah, dan kepentingan kaum atau masyarakat.
Pada akhirnya, tradisi Minangkabau memperlihatkan adanya perpaduan antara penghormatan terhadap pemimpin, struktur adat, tanggung jawab sosial, dan pengambilan keputusan secara bersama. Karena itu, menyebut seluruh kepemimpinan tradisional Minangkabau sebagai feodal juga terlalu menyederhanakan sejarah dan struktur sosialnya.
(Mitra Yuyanti)
