Mitradharma.com – Anggaran program HIV pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya menjadi perhatian setelah pagu anggaran dalam tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan dibandingkan 2024. Kondisi ini menarik dicermati di tengah adanya 55 pasien HIV, termasuk tujuh pasien baru.
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, pagu anggaran program HIV pada 2024 tercatat sebesar Rp50 juta. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp30 juta pada 2025 dan tetap berada pada angka yang sama dalam pagu anggaran 2026.
Artinya, anggaran program HIV berkurang Rp20 juta atau 40 persen dibandingkan 2024. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian anggaran dengan kebutuhan penanganan pasien.
Anggaran Rp30 Juta untuk 55 Pasien
Jika pagu anggaran 2026 sebesar Rp30 juta dibandingkan dengan jumlah 55 pasien, rata-rata anggaran yang tersedia setara dengan sekitar Rp545.455 per pasien dalam setahun.
Namun, angka tersebut hanya perbandingan matematis. Nilai itu bukan berarti setiap pasien menerima dana sebesar Rp545.455, sebab anggaran program dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti pemeriksaan, pendampingan, edukasi, penjangkauan, serta kegiatan pencegahan dan pengendalian HIV.
Selain itu, tujuh pasien baru menambah perhatian terhadap kebutuhan layanan. Penanganan pasien HIV tidak hanya berkaitan dengan penemuan kasus, tetapi juga kesinambungan pengobatan, pemantauan kondisi kesehatan, dan upaya mencegah penularan.
Berapa Kebutuhan Biaya Satu Pasien HIV?
Besaran kebutuhan anggaran untuk setiap pasien HIV perlu dihitung berdasarkan jenis layanan yang ditanggung program Dinas Kesehatan.
Kebutuhan tersebut dapat mencakup pemeriksaan laboratorium, pemantauan kesehatan, konseling, pendampingan pengobatan, serta kegiatan lain sesuai kebutuhan medis pasien. Sementara itu, obat antiretroviral atau ARV merupakan bagian penting dalam pengobatan HIV dan dapat disediakan melalui program layanan kesehatan yang berlaku.
Karena itu, biaya penanganan satu pasien tidak dapat langsung disamakan dengan harga obat saja. Perlu diketahui pula layanan apa yang dibiayai dari pagu program HIV daerah dan layanan apa yang ditanggung melalui sumber pembiayaan lain.
Tanpa rincian tersebut, belum dapat dipastikan apakah pagu Rp30 juta pada 2026 mencukupi kebutuhan program atau justru memerlukan tambahan anggaran.
Dinkes Perlu Membuka Rincian Penggunaan Anggaran
Perbandingan antara penurunan pagu anggaran dan jumlah pasien menjadi dasar untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Dharmasraya.
Informasi yang perlu diketahui antara lain rincian penggunaan anggaran pada 2024, 2025, dan 2026, jenis kegiatan yang dibiayai, serta kebutuhan pendanaan untuk menangani 55 pasien yang tercatat.
Penjelasan tersebut penting agar masyarakat dapat memahami apakah penurunan anggaran terjadi karena perubahan sumber pembiayaan, pergeseran program, efisiensi kegiatan, atau faktor lainnya.
Pada saat yang sama, keberadaan tujuh pasien baru perlu menjadi perhatian dalam perencanaan program pencegahan dan pengendalian HIV.
Anggaran kesehatan tidak cukup dinilai hanya dari besar atau kecilnya nominal. Kesesuaiannya dengan kebutuhan layanan, keberlanjutan pengobatan, dan hasil program juga perlu diperhatikan.
Dengan keterbukaan data dan penjelasan yang terukur, masyarakat dapat menilai apakah anggaran program HIV di Dharmasraya telah direncanakan sesuai kebutuhan dan mampu mendukung pelayanan kesehatan bagi pasien.
(Red)
