Mitradharma.com – Program unggulan pemimpin bukan sekadar daftar janji yang terdengar indah ketika kampanye. Ia adalah ukuran yang kelak paling mudah digunakan masyarakat untuk melihat apakah seorang pemimpin benar-benar bekerja atau hanya pandai berbicara.
Di atas panggung kampanye, program unggulan sering disampaikan dengan penuh keyakinan. Ada target yang dijanjikan, perubahan yang digambarkan, hingga harapan yang ditanamkan kepada masyarakat.
Namun setelah pemilu selesai, panggung berganti menjadi kantor pemerintahan.
Spanduk kampanye diturunkan. Sorak-sorai pendukung mereda. Masyarakat kembali menjalani kehidupan sehari-hari.
Pada titik itulah janji mulai menghadapi ujian sebenarnya.
Sebab pemimpin tidak lagi dinilai dari seberapa meyakinkan orasinya, tetapi dari seberapa jauh gagasan yang pernah ditawarkan benar-benar berubah menjadi kebijakan, program, pekerjaan, dan manfaat yang dapat dirasakan.
Program Unggulan Adalah Harga Diri Pemimpin
Program unggulan seharusnya menjadi harga diri seorang pemimpin.
Bukan karena setiap program pasti dapat selesai sesuai rencana. Dalam pemerintahan, ada persoalan anggaran, regulasi, birokrasi, perubahan kondisi ekonomi, hingga berbagai hambatan teknis.
Tetapi hambatan bukan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab.
Ketika sebuah program tidak berjalan, masyarakat berhak mengetahui apa penyebabnya.
Apakah anggarannya tidak tersedia?
Apakah regulasinya belum siap?
Apakah pelaksanaannya terkendala birokrasi?
Atau memang program tersebut sejak awal terlalu besar untuk diwujudkan?
Pertanyaan-pertanyaan seperti itu jauh lebih penting daripada sekadar mendengar kembali pidato tentang keberhasilan.
Pemerintahan yang akuntabel bukan hanya berbicara mengenai apa yang sudah dikerjakan. Pemerintahan juga harus mampu menjelaskan apa yang belum tercapai dan mengapa hal itu terjadi.
Prinsip akuntabilitas dan efektivitas belanja pemerintah sendiri telah lama menjadi bagian penting dalam pengawasan pemerintahan.
Jangan Sampai Program Berhenti di Orasi
Masalahnya muncul ketika program unggulan hanya hidup pada masa kampanye.
Ketika masyarakat bertanya setelah pemimpin terpilih, jawabannya berubah menjadi alasan.
Ketika ditagih, muncul janji baru.
Ketika ditanya progresnya, yang disampaikan justru kegiatan lain.
Lama-kelamaan, program yang dahulu digadang-gadang sebagai solusi hanya tinggal cerita.
Di sinilah masyarakat perlu membedakan antara program yang benar-benar berjalan dengan program yang sekadar terus disebutkan.
Sebab menyebut nama program berulang kali tidak otomatis berarti program tersebut berhasil.
Sebuah program harus dapat dilihat melalui ukuran yang sederhana: apa yang dikerjakan, berapa targetnya, berapa yang sudah tercapai, siapa penerimanya, berapa anggarannya, dan apa hasilnya.
Jika semua pertanyaan itu tidak memiliki jawaban yang jelas, masyarakat wajar mempertanyakan sejauh mana program tersebut benar-benar dijalankan.
Masyarakat Tidak Membutuhkan Retorika Baru
Masyarakat pada akhirnya tidak hidup dari pidato.
Masyarakat membutuhkan jalan yang baik, pelayanan yang mudah, pendidikan yang berjalan, ekonomi yang bergerak, pekerjaan yang tersedia, serta kebijakan yang memberikan kepastian.
Karena itu, keberhasilan pemimpin tidak seharusnya diukur dari banyaknya acara seremonial atau panjangnya daftar kegiatan.
Ukuran paling sederhana adalah perubahan yang dapat dibuktikan.
Program prioritas pemerintah juga semestinya memiliki sasaran dan indikator yang dapat dievaluasi. Dalam dokumen perencanaan pemerintah, program dan proyek prioritas lazim disertai target serta indikator capaian.
Dengan demikian, janji politik tidak berhenti sebagai kata-kata.
Ia berubah menjadi target.
Target berubah menjadi pekerjaan.
Pekerjaan menghasilkan capaian.
Dan capaian akhirnya harus kembali kepada masyarakat.
Pemimpin Harus Berani Ditagih
Ada satu hal yang sebenarnya sederhana: janji kepada rakyat harus siap ditagih oleh rakyat.
Tidak ada yang salah dengan evaluasi.
Tidak ada yang salah ketika masyarakat bertanya.
Tidak ada yang salah ketika media membandingkan janji dengan realisasi.
Justru dari situlah demokrasi memperoleh maknanya.
Pemimpin yang mencalonkan diri dengan membawa program tertentu seharusnya memahami bahwa program tersebut akan menjadi bagian dari rekam jejak pemerintahannya.
Ketika berhasil, masyarakat berhak mengetahui hasilnya.
Ketika belum selesai, masyarakat berhak mengetahui progresnya.
Ketika gagal, masyarakat berhak mengetahui alasannya.
Dan ketika program ternyata berubah karena kondisi tertentu, perubahan itu juga semestinya dijelaskan secara terbuka.
Sejumlah pemerintah daerah bahkan melakukan evaluasi khusus terhadap janji kampanye untuk memastikan program yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar dijalankan.
Jangan Biarkan Kampanye Menjadi Puncak
Kampanye seharusnya bukan puncak seorang pemimpin.
Kampanye hanyalah pintu masuk.
Puncaknya adalah ketika program yang dahulu diucapkan di hadapan masyarakat benar-benar berdiri dalam kehidupan mereka.
Sebab sangat mudah mengatakan, “Kami akan melakukan ini.”
Yang sulit adalah membuktikan, “Ini sudah kami kerjakan.”
Lebih sulit lagi mengatakan dengan jujur, “Ini belum tercapai, ini penyebabnya, dan ini langkah yang kami lakukan untuk memperbaikinya.”
Di situlah kualitas kepemimpinan diuji.
Bukan pada kerasnya suara ketika berpidato.
Bukan pula pada banyaknya janji yang mampu diucapkan.
Melainkan pada keberanian mempertanggungjawabkan janji setelah suara rakyat mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan.
Program unggulan akhirnya bukan sekadar milik kampanye.
Ia menjadi catatan sejarah pemerintahan.
Jika berhasil, ia menjadi bukti kerja.
Jika belum selesai, ia menjadi pekerjaan rumah.
Tetapi jika hanya berhenti sebagai orasi, masyarakat berhak bertanya: ke mana perginya janji yang dulu begitu lantang disampaikan?
(Mitra Yuyanti)
