Mitradharma.com – Program Kebun Pangan Perempuan disiapkan Pemerintah Pusat untuk membantu pemulihan ekonomi perempuan yang terdampak bencana di Kota Padang Panjang. Program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI tersebut diarahkan untuk mendorong perempuan kembali melakukan kegiatan produktif setelah bencana.
Sebagai bagian dari persiapan, Kementerian PPPA melakukan kunjungan sekaligus meninjau lokasi hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di Kota Padang Panjang, Jumat, 11 September 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi lahan yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan terdampak bencana. Pemerintah Pusat juga ingin mengetahui potensi pangan yang dapat dikembangkan di sekitar kawasan huntara dan huntap.
Program ini menjadi salah satu langkah dalam pemulihan pascabencana. Selain membantu kebutuhan pangan, kegiatan tersebut diharapkan dapat membuka kembali peluang ekonomi bagi perempuan yang terdampak bencana pada 2025.
Kementerian PPPA Cek Potensi Lahan
Rombongan Kementerian PPPA dipimpin Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan, dan Pemerintah Daerah Wilayah II, Iip Ilham Firman. Sebelum melakukan peninjauan lapangan, rombongan diterima jajaran Pemerintah Kota Padang Panjang.
Penyambutan dilakukan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Faizah, Asisten II Setdako Indra Gusnady, Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Winarno, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Iip Ilham menjelaskan bahwa Program Kebun Pangan Perempuan akan dilaksanakan di tiga provinsi. Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sasaran program merupakan daerah yang terdampak bencana.
Menurut Iip Ilham, Kementerian PPPA turut menjadi bagian dari satuan tugas dalam pemulihan pascabencana. Karena itu, pihaknya datang langsung ke Padang Panjang untuk melihat lokasi yang berpotensi dimanfaatkan dalam program tersebut.
“Kami datang untuk melihat lokasi dan lahan yang bisa digunakan oleh para perempuan terdampak bencana di Padang Panjang dalam upaya membangkitkan perekonomian mereka,” ujar Iip Ilham.
Tak Hanya untuk Kebutuhan Pangan
Program Kebun Pangan Perempuan tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kementerian PPPA juga melihat program tersebut sebagai sarana untuk membantu perempuan terdampak bencana kembali menjalankan kegiatan produktif.
Kegiatan produktif tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian keluarga.
Dengan adanya lahan yang dapat dimanfaatkan, perempuan terdampak bencana memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai kegiatan sesuai potensi yang tersedia di lingkungan mereka.
Potensi tersebut antara lain pertanian, peternakan, dan pengembangan pangan lainnya.
Pemanfaatan lahan di sekitar kawasan huntara dan huntap menjadi salah satu hal yang sedang dipetakan dalam persiapan program.
Karena itu, hasil peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk mengetahui kondisi dan potensi yang tersedia sebelum program dijalankan.
Pemkot Padang Panjang Sambut Positif
Pemerintah Kota Padang Panjang menyambut baik perhatian Kementerian PPPA terhadap perempuan terdampak bencana. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Faizah menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut.
Menurut Faizah, program pemberdayaan perempuan memiliki arti penting dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat setelah bencana.
“Kami menyambut baik kunjungan dari Kementerian PPPA ini,” kata Faizah.
Ia menjelaskan, sejumlah lokasi huntap di Padang Panjang masih berada dalam tahap pengerjaan. Namun, lokasi huntara berada berdekatan dengan huntap tersebut.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat potensi lahan yang dapat dimanfaatkan.
Untuk memastikan lahan yang dapat digunakan, Pemerintah Kota Padang Panjang akan melakukan koordinasi lebih lanjut. Faizah mengatakan pemerintah daerah akan segera berkoordinasi mengenai lahan yang berpotensi mendukung pelaksanaan Program Kebun Pangan Perempuan.
Pertanian hingga Peternakan Bisa Dikembangkan
Pemkot Padang Panjang berharap program tersebut memberikan manfaat nyata bagi perempuan terdampak bencana.Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, program diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan aktivitas ekonomi perempuan.
Berbagai kegiatan produktif dapat dikembangkan dengan menyesuaikan potensi yang tersedia di lokasi.
Pertanian menjadi salah satu pilihan kegiatan yang dapat dikembangkan. Selain itu, terdapat peluang pengembangan peternakan dan kegiatan pangan lainnya.
Pendekatan berdasarkan potensi lokal tersebut diharapkan membuat kegiatan pemberdayaan lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program.
Pemulihan pascabencana dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali tempat tinggal. Pemulihan juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat, termasuk perempuan yang terdampak.
Program Kebun Pangan Perempuan menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap aspek tersebut.
Tiga Provinsi Jadi Sasaran
Program Kebun Pangan Perempuan akan diterapkan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ketiga wilayah tersebut menjadi sasaran karena terdapat daerah yang terdampak bencana.
Untuk Kota Padang Panjang, Kementerian PPPA melakukan peninjauan langsung terhadap kawasan huntara dan huntap sebagai bagian dari persiapan.
Peninjauan bertujuan memperoleh gambaran mengenai lahan dan potensi pangan yang tersedia. Data dan kondisi lapangan tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam proses koordinasi pelaksanaan program. Pemerintah Kota Padang Panjang juga menyatakan kesiapan untuk melakukan koordinasi mengenai lahan yang dapat dimanfaatkan.
Kehadiran Program Kebun Pangan Perempuan diharapkan dapat memberikan ruang bagi perempuan terdampak bencana untuk kembali produktif.
Jika potensi pertanian, peternakan, dan pangan dapat dikembangkan secara tepat, program tersebut diharapkan ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarga.
Kegiatan tersebut juga memperlihatkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan perhatian pada aspek kehidupan masyarakat secara lebih luas, termasuk keberlanjutan aktivitas ekonomi perempuan.
Dalam kegiatan peninjauan tersebut turut hadir perwakilan Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perkim LH, BPBD Kesbangpol, camat, lurah, serta sejumlah unsur terkait di Kota Padang Panjang.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan program sesuai kondisi dan potensi yang tersedia di lapangan.
