Mitradharma.com – Karhutla Kalimantan kembali mendapat perhatian serius pemerintah setelah jumlah titik panas atau hotspot berkepercayaan tinggi meningkat tajam pada 19 Agustus 2026.
Kementerian Kehutanan mencatat 518 hotspot berkepercayaan tinggi tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 19 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB.
Jumlah tersebut meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya yang tercatat 109 hotspot. Data ini bersumber dari Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) dengan pemantauan satelit NASA-MODIS/Terra-Aqua.
12.880 Personel Dikerahkan
Pemerintah memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tiga provinsi prioritas tersebut. Sedikitnya 12.880 personel gabungan dilibatkan dalam penanganan karhutla.
Rinciannya, sebanyak 1.410 personel berada di Kalimantan Barat, 10.700 personel di Kalimantan Tengah, dan 770 personel di Kalimantan Selatan.
Personel berasal dari Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, relawan, dan masyarakat.
Keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas dalam operasi tersebut.
Hotspot Kalimantan Meningkat Tajam
Data pemerintah menunjukkan perkembangan hotspot yang sangat dinamis dalam tiga hari terakhir. Pada 17 Agustus 2026, terdapat 93 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 28 titik di Kalimantan Tengah, dan dua titik di Kalimantan Selatan. Totalnya 123 titik.
Sehari kemudian, 18 Agustus 2026, jumlahnya berubah menjadi 15 titik di Kalimantan Barat, 73 titik di Kalimantan Tengah, dan 21 titik di Kalimantan Selatan. Total mencapai 109 titik.
Namun pada 19 Agustus, jumlahnya melonjak menjadi 259 titik di Kalimantan Barat, 242 titik di Kalimantan Tengah, dan 17 titik di Kalimantan Selatan. Total mencapai 518 titik.
Dalam periode 17-19 Agustus 2026, pemerintah mencatat 750 hotspot berkepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut.
Meski demikian, pemerintah mengingatkan bahwa hotspot tidak sama dengan jumlah kejadian kebakaran. Satu kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, setiap titik panas tetap harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui lokasi, penyebab, kondisi, dan luas area yang terbakar.
Kabut Asap Dilaporkan di Sejumlah Daerah
Pemerintah juga menerima laporan masyarakat mengenai kabut asap dan terbatasnya jarak pandang di sejumlah wilayah.
Laporan tersebut datang antara lain dari Sungai Tabuk, Banjarbaru, Banjarmasin, Palangka Raya, Pontianak, serta beberapa daerah lainnya.
Pemerintah menyatakan laporan masyarakat menjadi bahan penting untuk mengarahkan patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman, dan langkah perlindungan masyarakat.
Kondisi jarak pandang juga berbeda di setiap wilayah.
Pada 19 Agustus 2026 pukul 08.00 WIB, BMKG mencatat jarak pandang di Bandara Supadio, Pontianak, sekitar 1,2 kilometer dalam kondisi berasap.
Di Palangka Raya, jarak pandang sekitar 3 kilometer pada pukul 07.30 WIB. Sementara itu, di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Kalimantan Selatan, jarak pandang sempat turun hingga sekitar 400 meter pada pukul 07.00 WITA.
Kondisi kemudian membaik pada 20 Agustus 2026.
Pada pukul 10.00 WIB, jarak pandang di Bandara Supadio tercatat sekitar 4 kilometer. Di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, jarak pandang mencapai sekitar 6 kilometer.
Di sejumlah titik di Banjarbaru, jarak pandang bahkan kembali lebih dari 10 kilometer.
Pemadaman Darat Diperkuat
Pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman melalui udara.
Tim di lapangan melakukan patroli terpadu, pemeriksaan lokasi, pemadaman darat, pembasahan dan pendinginan, penyekatan area terbakar, serta penjagaan lokasi rawan agar api tidak kembali muncul.
Operasi juga didukung kendaraan operasional, pompa, pompa jinjing, selang pemadaman, flexible tank, alat komunikasi, dan alat pelindung diri.
Pemerintah juga memperkuat pembangunan serta pengaktifan sumur bor di wilayah prioritas.
Langkah tersebut dilakukan karena sumber air permukaan semakin terbatas akibat kondisi kering. Sumur bor dapat memperpendek jarak pengambilan air dan mempercepat pengisian peralatan pemadaman.
Ketersediaan air sangat penting untuk penanganan lahan gambut. Bara api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menimbulkan api apabila proses pembasahan tidak dilakukan secara menyeluruh.
Operasi Modifikasi Cuaca Dilanjutkan
Pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla. OMC dilakukan untuk meningkatkan peluang terjadinya hujan dan membantu membasahi wilayah yang rawan kebakaran.
Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak.
Dalam periode tersebut dilakukan sembilan sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian mencapai 10,92 juta meter kubik.
Peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026. BMKG masih berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pelaksanaan operasi tersebut.
Di Kalimantan Tengah, OMC telah dilakukan dalam dua periode, yakni 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026.
Secara keseluruhan, operasi tersebut mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian sekitar 4,8 juta meter kubik.
Namun, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diperkirakan masih kering hingga akhir Agustus. Pertumbuhan awan hujan juga terbatas sehingga peluang OMC dalam waktu dekat masih minim. Sementara di Kalimantan Selatan, pemerintah terus memantau cuaca, hotspot, dan perkembangan karhutla. Pelaksanaan OMC akan disesuaikan dengan ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan teknis.
Armada Water Bombing Ditambah
Kalimantan Tengah mendapat penguatan armada udara untuk mendukung pemadaman.
Armada tersebut terdiri atas helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga telah berkoordinasi dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara bagi operasi water bombing di Kalimantan Tengah.
Namun, operasi udara menghadapi tantangan berupa asap tebal.
Kondisi tersebut dapat membatasi jarak pandang pilot sehingga penerbangan menuju titik kebakaran tidak selalu dapat dilakukan.
Keselamatan penerbangan menjadi pertimbangan utama. Jika jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan, operasi water bombing tidak dapat dipaksakan.
Pemerintah Perketat Pengawasan
Selain melakukan pemadaman, pemerintah terus mendalami penyebab setiap kebakaran.
Apabila ditemukan unsur kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kewajiban pengendalian karhutla, penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah juga menegaskan larangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap kepada BPBD, Manggala Agni, aparat pemerintah daerah, atau posko terdekat.
Warga Diminta Waspada
Kabut asap dapat berubah dengan cepat karena dipengaruhi lokasi kebakaran, arah dan kecepatan angin, kelembapan, kondisi atmosfer, serta akumulasi asap dari beberapa wilayah.
Karena itu, peningkatan hotspot tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kalimantan mengalami kondisi asap yang sama.
Masyarakat di wilayah terdampak diminta menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Pengendara juga diminta mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan menyalakan lampu kendaraan ketika jarak pandang terbatas.
Pemerintah memastikan operasi terpadu pengendalian karhutla terus dilakukan berdasarkan perkembangan data dan kondisi lapangan.
Sumber: Siaran Pers Kementerian Kehutanan Nomor SP. 429/HKLN/08/2026, Jakarta, 20 Agustus 2026.
