Mitradharma.com – Masa tunggu haji menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas pembenahan tata kelola haji dan umrah agar pelayanan kepada jemaah semakin baik, transparan, serta tidak memberatkan.
Salah satu fokusnya adalah masa tunggu keberangkatan jemaah. Pemerintah menyebut masa tunggu faktual untuk tahun depan diarahkan menjadi rata-rata 14 tahun, dibandingkan rata-rata 26 tahun sebelumnya.
Pembenahan juga mencakup tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah. Presiden Prabowo mendorong pembersihan ekosistem dari praktik yang dapat merugikan jemaah.
Selain itu, Presiden meminta dilakukan audit forensik terhadap keuangan haji untuk mengetahui kondisi pengelolaan keuangan secara faktual. Arahan tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat transparansi dan pembenahan pengelolaan dana haji.
Persoalan biaya haji turut menjadi perhatian. Pemerintah diminta memastikan biaya yang harus ditanggung jemaah tetap terjangkau.
Untuk itu, pemerintah akan memformulasikan kembali Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan nilai manfaat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta situasi geopolitik.
Pembenahan data, tata kelola, dan pengelolaan biaya tersebut diarahkan untuk mendukung upaya memperpendek masa tunggu sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
Dengan langkah tersebut, pemerintah menempatkan akurasi data, transparansi pengelolaan, dan keterjangkauan biaya sebagai bagian dari pembenahan penyelenggaraan haji.
(Setkab RI/Red)
