Mitradharma.com – Data geospasial Payakumbuh mulai diperkuat Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu dasar penting dalam merencanakan pembangunan daerah. Pemanfaatan data berbasis lokasi dinilai dapat membantu pemerintah menentukan kebijakan, menetapkan prioritas program, hingga mengalokasikan anggaran sesuai kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Penguatan pemanfaatan data geospasial Payakumbuh tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial dalam Percepatan Pembangunan Daerah. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kota Payakumbuh, Rabu, 9 September 2026.
Sosialisasi dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Ifon Satria yang mewakili Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta.
Kegiatan tersebut diikuti para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh serta Perumda Tirta Sago. Pemerintah menghadirkan Dr. Arie Yulfa, ST, MSc, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP) sekaligus dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial sebagai narasumber.
Data Akurat Tentukan Arah Kebijakan
Ifon Satria mengatakan kualitas pembangunan sangat berkaitan dengan kualitas data yang digunakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Karena itu, data yang dimiliki pemerintah harus memenuhi sejumlah unsur penting, yaitu akurat, mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Ifon, data geospasial mempunyai posisi strategis karena informasi yang diberikan tidak hanya berupa angka atau keterangan mengenai suatu persoalan. Data tersebut juga menunjukkan lokasi dan sebaran persoalan maupun potensi yang terdapat di suatu wilayah.
Informasi berdasarkan lokasi itu dapat membantu pemerintah melihat kondisi daerah secara lebih jelas. Dengan demikian, intervensi pembangunan dapat diarahkan kepada wilayah dan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi faktual.
“Semakin lengkap, akurat, dan terintegrasi data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan dan arah pembangunan yang dapat kita tentukan,” ujar Ifon.
Pemanfaatan data geospasial juga berkaitan dengan upaya pemerintah membangun kebijakan berdasarkan bukti. Data yang menggambarkan lokasi dan sebaran objek pembangunan dapat menjadi bahan dalam menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, penyusunan program tidak hanya mengandalkan perkiraan. Pemerintah dapat menggunakan informasi mengenai kondisi dan sebaran wilayah sebagai salah satu dasar dalam menentukan prioritas pembangunan serta pengalokasian anggaran.
Mendukung Tata Ruang dan Kebencanaan
Salah satu sektor yang dapat memanfaatkan data geospasial adalah perencanaan tata ruang. Informasi berbasis lokasi dapat membantu pemerintah menentukan pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah.
Perencanaan berdasarkan informasi tersebut diharapkan membuat pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan. Pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai wilayah yang menjadi sasaran suatu program pembangunan.
Data geospasial juga memiliki peran penting dalam sektor kebencanaan. Informasi berbasis lokasi dapat digunakan untuk memetakan kawasan yang rawan bencana dan mengidentifikasi wilayah yang terdampak.
Selain itu, data tersebut dapat menjadi bahan dalam merancang infrastruktur yang lebih tangguh terhadap bencana. Informasi lokasi juga dapat mendukung penentuan jalur serta titik evakuasi.
Pemanfaatan data geospasial tidak terbatas pada pembangunan fisik. Data berbasis lokasi juga dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pendataan objek pajak, aset daerah, dan potensi ekonomi berdasarkan lokasi menjadi beberapa bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan. Pendataan yang lebih akurat diharapkan dapat membantu pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perkuat Pelayanan Publik
Dalam pelayanan publik, informasi geospasial dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat terhadap berbagai infrastruktur.
Kebutuhan jaringan jalan, air, listrik, dan fasilitas dasar lainnya dapat dilihat dengan mempertimbangkan kondisi wilayah serta sebaran penduduk.
Informasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembangunan setiap wilayah tidak selalu sama. Data berbasis lokasi memungkinkan pemerintah melihat persoalan berdasarkan wilayah sehingga perencanaan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ditemukan.
Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Bappeda juga terus memperkuat pendataan berbasis geospasial. Penguatan tersebut dilakukan bersama simpul jaringan geospasial antarlembaga.
Upaya ini diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan data pembangunan yang lebih terintegrasi, akurat, dan mudah dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah.
Sistem yang baik tidak hanya membutuhkan data, tetapi juga sumber daya manusia yang mampu mengelolanya. Aparatur pemerintah perlu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengelola, memperbarui, mengintegrasikan, serta memanfaatkan data geospasial.
Kemampuan tersebut diperlukan agar data tidak sekadar menjadi arsip. Data harus dapat digunakan sebagai instrumen dalam menyusun perencanaan dan mengambil keputusan pembangunan.
Langkah Awal Menuju Pembangunan Berbasis Data
Sosialisasi optimalisasi pemanfaatan data dan informasi geospasial menjadi salah satu langkah awal Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memperluas penggunaan data berbasis lokasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Melalui pemanfaatan yang lebih optimal, data geospasial diharapkan dapat mendukung proses perencanaan pembangunan secara lebih terukur. Pemerintah juga memiliki dasar informasi yang lebih kuat untuk menentukan program, menetapkan prioritas, dan mengarahkan anggaran.
Penguatan data dan informasi geospasial pada akhirnya diarahkan untuk memperkecil kesenjangan antara rencana pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, ketersediaan data yang lengkap, akurat, mutakhir, valid, dan terintegrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah.
Dengan data yang dapat menunjukkan persoalan dan potensi berdasarkan lokasi, pemerintah memiliki informasi yang lebih jelas untuk menentukan langkah pembangunan. Pemanfaatan data secara tepat diharapkan membuat proses perencanaan dan pengambilan kebijakan semakin sesuai dengan kondisi faktual di daerah.
