Mitradharma.com – Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di seluruh Indonesia dipastikan tidak mengalami pengurangan. Pemerintah pusat tetap memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan penanganan bencana di lapangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menegaskan hal tersebut setelah memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (11/9).
Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan isu mengenai penyesuaian anggaran pemerintah pusat yang sebelumnya menimbulkan pertanyaan terkait keberlanjutan dukungan pembiayaan penanganan Karhutla.
Menurut Suharyanto, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak diberlakukan untuk kebutuhan operasional penanggulangan bencana. Efisiensi hanya diarahkan pada belanja operasional rutin instansi pemerintah.
Belanja yang terdampak efisiensi tersebut antara lain perjalanan dinas dan konsumsi rapat. Sementara kegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana tetap mendapatkan dukungan pemerintah sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
Suharyanto menegaskan, operasional penanganan bencana tidak dibatasi oleh nominal anggaran tertentu. Tim di lapangan harus terlebih dahulu menjalankan tugas penanggulangan bencana, sedangkan kebutuhan operasionalnya akan mendapatkan dukungan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Dengan kebijakan tersebut, kebutuhan penanganan Karhutla dapat disesuaikan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Dukungan tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga pengerahan armada, personel, logistik, serta peralatan yang diperlukan untuk operasi.
BNPB Siagakan Armada Udara
Sebagai bentuk dukungan terhadap operasi Karhutla, BNPB memobilisasi sejumlah armada udara untuk mendukung kegiatan pemadaman dan pencegahan di wilayah Kalimantan Tengah.
Satgas Udara disiagakan dengan sejumlah unit pesawat water bombing yang berada dalam status standby dan serviceable. Armada tersebut meliputi Kamov KA-32AO dengan registrasi UR-CSM, SA330J PUMA N-814AR, Sikorsky S-61N C-FIZA, serta AS 332L Super Puma C-FPUM.
Armada water bombing memiliki peran penting dalam mendukung operasi pemadaman dari udara. Pesawat digunakan untuk membantu menjangkau titik atau kawasan yang membutuhkan penanganan ketika pemadaman dari darat menghadapi kendala.
Selain armada yang siap digunakan, BNPB juga terus melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah unit lainnya. Pemeliharaan rutin dilakukan terhadap pesawat patroli AS350B3 PK-KIA dan water bombing Blackhawk EH-60A ZK-HKU.
Kesiapan armada menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi perluasan Karhutla. Dengan kondisi pesawat yang terawat dan siap digunakan, operasi udara dapat dilakukan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Operasi Modifikasi Cuaca Dikerahkan
Dukungan BNPB juga dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Dalam operasi tersebut, pesawat C206B EX dengan registrasi PK-FPU milik BNPB telah dikerahkan.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan pesawat CASA A-2103. Masing-masing pesawat telah menjalankan satu sortie dalam pelaksanaan OMC.
Operasi tersebut menyasar sejumlah wilayah strategis di Kalimantan Tengah. Area yang menjadi sasaran meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, hingga Kota Palangka Raya.
Pengerahan pesawat untuk OMC menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung penanganan Karhutla melalui operasi udara. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemadaman dan pencegahan yang dilakukan Satgas di lapangan.
Empat Daerah Dapat Penebalan Bantuan
Selain memperkuat operasi udara, BNPB memberikan penebalan bantuan logistik dan peralatan taktis untuk mendukung Satgas Darat.
Bantuan tersebut diarahkan secara khusus kepada empat daerah prioritas di Kalimantan Tengah. Keempat wilayah itu adalah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.
Setiap daerah menerima alokasi bantuan dengan jumlah yang sama. Bantuan tersebut terdiri atas 30 rol selang lempar berukuran 1,5 inci, lima unit nozzle jet 1,5 inci, lima unit konektor Y 1,5 inci, serta lima unit adaptor 1,5 inci.
Masing-masing wilayah juga mendapatkan dua unit mesin pompa khusus sumur bor. Peralatan tersebut diperlukan untuk mendukung kebutuhan operasional pemadaman di lapangan.
Untuk perlindungan personel dan masyarakat, BNPB juga menyalurkan 300 box masker kepada masing-masing daerah prioritas.
Penambahan peralatan tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan teknis Satgas Darat dapat terpenuhi secara maksimal. Salah satu tantangan yang dihadapi petugas adalah semakin jauhnya jaringan selang dari sumber air ketika operasi pemadaman berlangsung.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan peralatan pemadaman menjadi semakin penting. Selang, konektor, adaptor, nozzle, dan mesin pompa diperlukan agar distribusi air dapat mendukung kegiatan pemadaman di lokasi yang membutuhkan.
Pemerintah Pastikan Dukungan Tetap Berjalan
Penegasan mengenai anggaran penanganan Karhutla menjadi bagian penting dalam evaluasi penanganan bencana di Kalimantan Tengah.
Pemerintah memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi dukungan terhadap operasional penanggulangan bencana. Efisiensi diarahkan pada pengeluaran rutin instansi, sedangkan kebutuhan penanganan bencana tetap mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
BNPB menunjukkan dukungan tersebut melalui pengerahan armada udara, pelaksanaan OMC, pemeliharaan pesawat, serta penyaluran bantuan logistik dan peralatan kepada daerah prioritas.
Dengan dukungan tersebut, Satgas Darat dan Satgas Udara memiliki tambahan sumber daya untuk menjalankan operasi penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah.
Penanganan Karhutla membutuhkan kesiapan dari berbagai unsur karena operasi tidak hanya dilakukan dari satu sektor. Pemadaman dari darat membutuhkan dukungan peralatan dan sumber air, sedangkan operasi udara membutuhkan armada yang siap digunakan.
Kepala BNPB juga menegaskan bahwa prinsip utama dalam penanggulangan bencana adalah memastikan kebutuhan di lapangan dapat dipenuhi. Karena itu, dukungan pemerintah terhadap operasional bencana tetap diberikan tanpa batasan nominal tertentu, sesuai kebutuhan nyata selama penanganan berlangsung.
