Mitradharma.com – Galodo di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Arosuka, menjadi perhatian setelah sejumlah kantor pelayanan publik terdampak parah. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai aspek tata ruang, mitigasi bencana, dan kajian risiko ketika kawasan pusat pemerintahan itu direncanakan dan dibangun.
Banjir bandang atau galodo menerjang kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, pada Senin malam, 21 September 2026. Sejumlah fasilitas pemerintahan terdampak akibat derasnya aliran air yang masuk ke kawasan tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Bapelitbang, hingga kawasan DPRD Kabupaten Solok termasuk fasilitas yang terdampak.
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena kantor PUPR, lembaga yang memiliki tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, juga berada di kawasan yang diterjang galodo. Alamat resmi Dinas PUPR Kabupaten Solok tercatat berada di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Jalan Raya Solok-Padang Km 20, Arosuka.
Posisi Kompleks Pemerintahan di Arosuka
Kompleks perkantoran tersebut berada di Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kawasan ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Solok setelah ibu kota kabupaten dipindahkan dari wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami atau Arosuka.
Pemindahan tersebut memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 yang ditetapkan pada 18 Oktober 2004. Peraturan itu menetapkan Arosuka di Kecamatan Gunung Talang sebagai ibu kota Kabupaten Solok.
Dalam penjelasan PP Nomor 39 Tahun 2004 disebutkan bahwa penetapan Arosuka sebagai ibu kota dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan hasil kajian yang menyatakan lokasi tersebut layak menjadi ibu kota Kabupaten Solok.
Fakta tersebut membuat galodo yang kemudian menerjang kawasan pusat pemerintahan menjadi penting untuk dilihat dari sisi perencanaan jangka panjang.
Galodo Memunculkan Pertanyaan Tata Ruang
Galodo bukan hanya persoalan derasnya air yang masuk ke kawasan permukiman atau perkantoran. Peristiwa seperti ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara kondisi kawasan hulu, kemiringan lahan, aliran air, serta pembangunan di kawasan yang berada di bawahnya.
Kawasan perkantoran Arosuka berada pada bentang alam yang terhubung dengan kawasan Gunung Talang dan lereng di sekitarnya. Sejumlah pengamat tata ruang dan kebencanaan juga menyoroti pentingnya melihat hubungan antara hujan, kondisi hulu, jaringan aliran, topografi, dan ruang yang telah terbangun dalam memahami galodo di Arosuka.
Karena itu, muncul pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka: sejauh mana kajian risiko bencana dan tata ruang diperhitungkan sebelum kompleks pemerintahan tersebut dibangun?
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan karena kompleks pemerintahan merupakan kawasan strategis. Di dalamnya terdapat banyak kantor yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan daerah.
Kajian Risiko Perlu Menjadi Perhatian
Pembangunan pusat pemerintahan dengan investasi anggaran yang besar semestinya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan ruang, akses jalan, serta kelayakan pembangunan gedung.
Aspek keselamatan kawasan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Potensi banjir bandang, longsor, aliran material dari kawasan hulu, serta jalur air perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan.
Jika suatu kawasan memiliki potensi risiko bencana, maka pertanyaannya bukan hanya apakah bangunan dapat didirikan, tetapi juga bagaimana bangunan dan infrastruktur di sekitarnya dapat bertahan ketika bencana terjadi.
Mitigasi juga seharusnya tidak berhenti pada pembangunan gedung. Sistem pengendalian aliran air, perlindungan terhadap tebing, jalur evakuasi, drainase, pengelolaan daerah tangkapan air, serta perlindungan terhadap fasilitas vital merupakan bagian dari upaya mengurangi risiko.
Evaluasi Setelah Galodo
Kerusakan yang terjadi sekarang dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok.
Evaluasi tersebut penting untuk menjawab apakah tata ruang kawasan masih sesuai dengan kondisi lingkungan saat ini, bagaimana jalur aliran air menuju kawasan perkantoran, dan bagian mana yang memiliki tingkat risiko paling tinggi.
Kajian juga perlu melihat apakah fasilitas pemerintahan yang terdampak dapat dibangun kembali di lokasi yang sama dengan sistem perlindungan yang lebih kuat atau memerlukan penataan ulang.
Hal tersebut menjadi penting karena kawasan pemerintahan bukan sekadar kumpulan gedung. Di dalamnya terdapat pelayanan publik, dokumen pemerintahan, fasilitas administrasi, serta aktivitas aparatur yang harus tetap berjalan ketika masyarakat membutuhkan pelayanan.
Galodo Arosuka akhirnya tidak hanya menyisakan persoalan kerusakan bangunan. Peristiwa ini juga membuka pertanyaan lebih besar mengenai bagaimana risiko bencana diperhitungkan dalam pembangunan pusat pemerintahan.
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar proses pemulihan tidak sekadar mengembalikan bangunan seperti sebelum bencana, tetapi juga memastikan kawasan pemerintahan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana pada masa mendatang.
(Mitra Yuyanti)
