Mitradharma.com – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memimpin langsung rapat koordinasi penanganan Karhutla di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (4/9/2026).
Rapat tersebut digelar untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengendalikan dampak yang ditimbulkan. Pertemuan dihadiri Menteri Kehutanan, Gubernur Kalimantan Barat, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rapat itu, kondisi terbaru Karhutla di Kalimantan Barat menjadi salah satu pembahasan utama. BNPB mencatat total luas lahan yang terbakar di wilayah Kalimantan Barat mencapai 38.310 hektare.
Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang harus dihadapi oleh tim gabungan dalam melakukan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
BNPB Minta Hotspot Diverifikasi Langsung
Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan bahwa keberadaan titik panas atau hotspot tidak selalu berarti terdapat lahan yang sedang terbakar.
Menurutnya, hotspot juga dapat menunjukkan sumber panas lainnya. Karena itu, diperlukan pemantauan secara langsung untuk memastikan kondisi di lokasi yang terdeteksi memiliki titik panas.
Pemantauan tersebut dilakukan melalui dua cara, yakni dari udara dan dari darat. Langkah ini penting agar informasi mengenai hotspot dapat dipastikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Verifikasi secara langsung juga menjadi bagian penting dalam menentukan langkah penanganan. Dengan mengetahui kondisi lokasi secara lebih akurat, tim dapat menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat.
Satgas Gabungan Dikerahkan
Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dilakukan oleh satuan tugas gabungan. Unsur yang diterjunkan berasal dari berbagai pihak untuk menjalankan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
BNPB menyatakan akan terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan operasional satgas, baik untuk tim yang bekerja di darat maupun unsur yang menjalankan operasi dari udara.
Dukungan tersebut mencakup penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang digunakan untuk mendukung operasi penanganan Karhutla.
Ketersediaan peralatan menjadi bagian penting karena kondisi kebakaran hutan dan lahan membutuhkan penanganan dari berbagai sisi. Selain pemadaman langsung di lokasi, pemantauan udara juga diperlukan untuk mengetahui perkembangan titik api dan kondisi wilayah yang terdampak.
Sembilan Helikopter Water Bombing Disiagakan
Dalam operasi udara, satgas memiliki sejumlah helikopter untuk menjalankan tugas berbeda. BNPB menyebut terdapat dua helikopter untuk patroli udara, dua untuk operasi modifikasi cuaca, dan sembilan helikopter water bombing.
Helikopter water bombing digunakan untuk membantu pemadaman dengan menjatuhkan air dari udara ke wilayah yang terdampak kebakaran.
Penggunaan armada udara menjadi salah satu dukungan dalam menghadapi luasnya wilayah yang terbakar. Operasi tersebut melengkapi upaya pemadaman yang dilakukan oleh tim di darat.
Selain armada yang sudah tersedia, bantuan tambahan juga direncanakan datang dari Pasukan Beladiri Jepang. Dalam rapat tersebut disebutkan terdapat tiga helikopter Chinook yang akan datang pada Rabu untuk memberikan dukungan.
Kehadiran armada tambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan operasi udara dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.
Operasi Modifikasi Cuaca Digencarkan
Selain pemadaman langsung, pemerintah juga akan meningkatkan operasi modifikasi cuaca. Langkah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya informasi mengenai potensi awan hujan dalam beberapa hari ke depan.
Operasi modifikasi cuaca diarahkan untuk mendukung upaya penanganan Karhutla dengan memanfaatkan potensi hujan yang tersedia.
Pemerintah akan menggencarkan operasi tersebut sebagai bagian dari strategi penanganan kebakaran. Upaya ini berjalan bersamaan dengan pemadaman melalui satgas darat dan udara.
Dengan luas lahan terbakar yang mencapai 38.310 hektare, penanganan Karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur yang terlibat dalam satgas.
Rapat koordinasi yang dipimpin Kepala BNPB di Kabupaten Kubu Raya menjadi bagian dari upaya menyatukan langkah dalam mempercepat pemadaman dan mengendalikan dampak Karhutla di Kalimantan Barat.
Pemantauan hotspot, pemadaman dari darat, dukungan helikopter, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca menjadi sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah untuk menghadapi kondisi tersebut.
Pemerintah juga terus memberikan dukungan sesuai kebutuhan tim yang bertugas di lapangan. Dengan koordinasi berbagai unsur tersebut, penanganan Karhutla diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai kondisi yang ditemukan di lapangan.
