Mitradharma.com – Perubahan APBD Sumbar 2026 diusulkan dengan nilai pendapatan daerah mencapai Rp6,61 triliun lebih. Bersamaan dengan peningkatan pendapatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mengusulkan kenaikan belanja daerah menjadi Rp6,97 triliun lebih.
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar Tahun Anggaran 2026 itu disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, salah satu perubahan paling mencolok berada pada belanja modal. Anggarannya diusulkan hampir dua kali lipat dibandingkan APBD awal, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar.
Kenaikan belanja modal mencapai 99,94 persen. Pemerintah daerah menilai peningkatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan fisik, infrastruktur, pemulihan ekonomi, serta pelayanan kepada masyarakat.
Pendapatan Daerah Naik Rp315,84 Miliar
Mahyeldi menjelaskan, rancangan perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang terjadi sepanjang tahun.
Penyusunan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati pemerintah daerah bersama DPRD Sumbar pada 14 Agustus 2026.
Perubahan APBD diperlukan karena kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan dapat mengalami perubahan selama tahun anggaran berjalan.
Selain perkembangan ekonomi, perubahan anggaran juga mempertimbangkan kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan Saldo Anggaran Lebih atau SiLPA, serta penyesuaian transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan Rp315,84 miliar lebih atau 5,02 persen.
Target pendapatan yang sebelumnya berada di angka Rp6,29 triliun lebih diusulkan meningkat menjadi Rp6,61 triliun lebih.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pendapatan daerah meskipun pemerintah masih menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.
Belanja Daerah Diusulkan Rp6,97 Triliun
Di sisi belanja, Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan anggaran sebesar Rp6,97 triliun lebih. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal yang berada di angka Rp6,40 triliun lebih. Kenaikan belanja tersebut terutama terlihat pada belanja modal.
Belanja modal yang semula hanya dialokasikan sebesar Rp471,12 miliar, dalam rancangan perubahan APBD meningkat menjadi Rp941,94 miliar. Dengan demikian, belanja modal naik sebesar 99,94 persen.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan alokasi anggaran untuk pembangunan fisik dan infrastruktur. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Selain belanja modal, pemerintah juga merencanakan belanja operasi sebesar Rp4,87 triliun.
Sementara itu, belanja transfer direncanakan mencapai Rp1,13 triliun.
Ekonomi Sumbar Mulai Pulih
Mahyeldi juga menjelaskan kondisi perekonomian Sumbar dalam penyampaian nota pengantar tersebut. Menurutnya, ekonomi Sumbar mulai menunjukkan pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tercatat tumbuh 5,02 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 yang sebesar 1,89 persen.
Sejumlah sektor kembali bergerak dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi.
Pemerintah Provinsi Sumbar tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,70 persen.
Target tersebut akan didukung melalui penguatan stimulus fiskal serta percepatan pelaksanaan berbagai program dan proyek strategis daerah.
“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” kata Mahyeldi.
Pembiayaan Neto Rp192,66 Miliar
Perubahan juga terjadi pada sisi pembiayaan daerah.
Pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar.
Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah. Dengan struktur tersebut, pemerintah masih perlu melakukan pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Sumbar.
Mahyeldi menyampaikan bahwa seluruh komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan akan dibahas bersama DPRD. Pembahasan diperlukan untuk memastikan rancangan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.
Masih Ada Selisih yang Harus Diselesaikan
Dalam rancangan awal Perubahan APBD 2026, masih terdapat selisih yang perlu diselesaikan melalui pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Selisih tersebut harus diselesaikan agar struktur APBD Perubahan 2026 nantinya berada dalam posisi berimbang.
Pemerintah daerah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 disepakati.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Pembahasan bersama DPRD menjadi tahapan penting sebelum rancangan perubahan APBD tersebut ditetapkan.
Pemerintah daerah dan DPRD akan mencermati kembali seluruh komponen anggaran, mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan.
Fokus pada Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi
Mahyeldi menegaskan kebijakan fiskal Sumbar tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Selain pembangunan, anggaran juga diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan belanja modal menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan Perubahan APBD 2026. Dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar, kenaikan tersebut menjadi perubahan terbesar pada komponen belanja modal.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan daerah dari Rp6,29 triliun lebih menjadi Rp6,61 triliun lebih memberikan ruang fiskal yang lebih besar dalam rancangan perubahan anggaran.
Pemerintah berharap momentum pemulihan ekonomi yang terlihat pada awal 2026 dapat terus dipertahankan.
Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen dan penguatan alokasi belanja pembangunan, Perubahan APBD Sumbar 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga pertumbuhan sekaligus mempercepat pembangunan.
Namun, rancangan tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD Sumbar. Hasil pembahasan akan menentukan struktur akhir Perubahan APBD 2026 sebelum disepakati.
