Mitradharma.com – Bupati Lima Puluh Kota Safni membuka Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, Rabu, 9 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota, Labuah Basilang.
Rapat koordinasi atau rakor ini menjadi forum pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Nagari. Kegiatan tersebut diikuti berbagai unsur pemerintahan dan pendamping pemerintahan nagari.
Peserta rakor terdiri atas Asisten, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, serta seluruh Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, hadir Ketua LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Perkumpulan Desa Digital Terbuka atau Open Desa, Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Nagari, serta para Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Safni menekankan pentingnya membangun hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Nagari.
Menurut Safni, rakor tersebut tidak hanya menjadi agenda pertemuan antara pemerintah daerah dan wali nagari. Kegiatan itu juga menjadi ruang untuk memperkuat sinergi, komunikasi, dan penyamaan persepsi dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Melalui kegiatan ini akan terjalin sinergi, komunikasi dan penyamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Nagari dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju Sejahtera dan Berkelanjutan,” kata Bupati Safni.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam pelaksanaan rakor. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Nagari memiliki peran dalam menjalankan program pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Karena itu, komunikasi yang baik dinilai penting agar arah pembangunan dapat berjalan sejalan dengan visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Perkuat Komunikasi Pemerintah dan Nagari
Rakor Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota juga mempertemukan unsur pemerintah kabupaten, kecamatan, dan nagari dalam satu forum. Kehadiran para pejabat daerah, camat, wali nagari, serta unsur pendamping menunjukkan bahwa koordinasi pemerintahan melibatkan berbagai tingkatan.
Forum seperti ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai arah pembangunan daerah. Dengan komunikasi yang terjalin antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari, kebijakan serta pelaksanaan pembangunan dapat dibicarakan dalam satu forum bersama.
Bupati Safni menyebut penyamaan persepsi diperlukan karena perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat terus berubah.
“Sejalan dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat,” ujar Safni dalam penyampaian arahannya.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah bersama pemerintah nagari perlu memiliki pemahaman yang sejalan dalam menjalankan pembangunan.
Libatkan Berbagai Unsur
Rakor yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Lima Puluh Kota tersebut juga melibatkan sejumlah unsur yang berkaitan dengan pemerintahan nagari.
Selain jajaran Pemerintah Kabupaten dan para camat, kegiatan diikuti Ketua LKAAM Kabupaten Lima Puluh Kota. Unsur lain yang hadir adalah Ketua Perkumpulan Desa Digital Terbuka atau Open Desa dan Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Nagari.
Kehadiran unsur tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi pembangunan nagari tidak hanya berkaitan dengan pemerintah. Ada pula unsur kelembagaan dan tenaga pendamping yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Para Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota juga menjadi peserta utama dalam kegiatan tersebut. Mereka mengikuti rakor bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur terkait lainnya.
Menuju Lima Puluh Kota yang Bermartabat
Bupati Safni dalam rakor tersebut mengaitkan penguatan sinergi pemerintah daerah dan pemerintah nagari dengan visi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Visi yang disebutkan adalah Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari menjadi bagian penting. Pemerintah kabupaten dan nagari berada pada tingkatan pemerintahan yang berbeda, tetapi keduanya perlu membangun koordinasi dalam menjalankan pembangunan daerah.
Rakor pada 9 September 2026 menjadi salah satu forum yang mempertemukan unsur-unsur tersebut secara langsung.
Melalui forum koordinasi, pemerintah dapat membangun komunikasi dan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hal itu juga menjadi bagian dari upaya menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan zaman serta tuntutan masyarakat.
Dengan keterlibatan seluruh wali nagari, camat, jajaran perangkat daerah, lembaga adat, serta tenaga pendamping profesional nagari, rakor diharapkan memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Nagari.
Bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan visi pembangunan daerah menuju Lima Puluh Kota yang bermartabat, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
