Mitradharma.com – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) untuk membahas perkembangan penanganan bencana alam di Indonesia, Senin (7/9/2026). Rapat digelar melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta.
Penanganan bencana menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Presiden Prabowo mengevaluasi perkembangan penanganan sejumlah bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Pembahasan mencakup penanganan pascagempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Rapat ini juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Indonesia berada di kawasan cincin api sehingga memiliki tantangan kebencanaan yang membutuhkan kesiapan secara berkelanjutan.
Prabowo Minta Mitigasi Bencana Diperkuat
Presiden Prabowo menilai kapasitas mitigasi bencana nasional perlu terus diperkuat. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung upaya mitigasi.
Mitigasi merupakan langkah yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sebelum bencana terjadi. Karena itu, kesiapan tidak hanya dibutuhkan ketika bencana sudah terjadi, tetapi juga sejak tahap perencanaan.
Presiden menekankan bahwa kondisi geografis Indonesia menuntut pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana setiap saat.
Penguatan mitigasi diharapkan membuat pemerintah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Dengan kesiapan yang lebih kuat, penanganan dapat dilakukan secara terencana ketika bencana terjadi.
Penanganan Karhutla Diminta Lebih Antisipatif
Dalam pembahasan mengenai kebakaran hutan dan lahan, Presiden Prabowo meminta pemerintah mengubah pola penanganan dari reaktif menjadi antisipatif.
Pola reaktif berarti tindakan lebih banyak dilakukan setelah kejadian berlangsung. Sementara pola antisipatif menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian penting sebelum bencana atau kebakaran terjadi.
Presiden meminta sarana dan peralatan yang diperlukan untuk penanganan karhutla sudah tersedia sebelum kejadian. Ketersediaan tersebut menjadi bagian dari perencanaan kesiapsiagaan.
Dengan demikian, pemerintah tidak baru mempersiapkan kebutuhan ketika kebakaran sudah meluas. Peralatan dan sarana yang dibutuhkan harus direncanakan dan disiapkan lebih awal.
Master Plan Mitigasi Harus Disiapkan
Selain kesiapan sarana dan peralatan, Presiden juga meminta penyusunan master plan mitigasi yang menyeluruh dan masif.
Master plan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perencanaan mitigasi bencana. Pemerintah didorong memiliki perencanaan yang lebih luas dalam menghadapi potensi bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan tindakan saat keadaan darurat. Persiapan sebelum kejadian menjadi bagian penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana.
Kebutuhan Dasar Warga Terdampak Gempa Flores
Selain membahas karhutla dan aktivitas Gunung Anak Krakatau, rapat terbatas juga membahas kondisi masyarakat yang terdampak gempa Flores.
Presiden Prabowo memastikan kebutuhan dasar masyarakat di seluruh kabupaten terdampak gempa Flores terus dipenuhi.
Pemenuhan kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana. Masyarakat yang terdampak gempa membutuhkan dukungan agar kebutuhan pokok mereka tetap dapat terpenuhi selama proses penanganan berlangsung.
Presiden meminta agar pemenuhan kebutuhan tersebut terus berjalan di seluruh kabupaten yang terdampak.
Kesiapsiagaan Menjadi Fokus Nasional
Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di Indonesia.
Evaluasi dilakukan terhadap beberapa kondisi sekaligus, mulai dari penanganan pascagempa Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga pencegahan dan penanganan karhutla.
Kondisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api menjadi salah satu alasan pentingnya kesiapan menghadapi bencana secara terus-menerus. Pemerintah tidak hanya dituntut mampu merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi.
Karena itu, penguatan kapasitas mitigasi, dukungan anggaran, ketersediaan sarana dan peralatan, serta penyusunan master plan menjadi bagian dari arahan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
Presiden juga menekankan perubahan pendekatan dalam menangani karhutla. Pemerintah diarahkan untuk lebih mengutamakan kesiapan sebelum kejadian daripada hanya bergerak setelah bencana atau kebakaran terjadi.
Melalui langkah tersebut, kesiapsiagaan nasional diharapkan menjadi bagian dari sistem penanganan bencana yang lebih terencana. Pada saat yang sama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk warga di wilayah yang terkena gempa Flores, tetap menjadi perhatian pemerintah.
Rapat terbatas pada Senin (7/9/2026) tersebut menjadi forum evaluasi bagi pemerintah untuk memastikan penanganan bencana berjalan dan kesiapan menghadapi potensi bencana terus diperkuat.
