Mitradharma.com – Pilwana Serentak Dharmasraya 2026 mendapat asistensi dan pengecekan langsung dari Polres Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso W.P., S.I.K., M.A.P., M.H. turun langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Kapolres didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Dharmasraya Catur Eby, S.STP., M.Si., Kepala Kesbangpol Kabupaten Dharmasraya Bobby Perdana Riza, S.STP., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Dharmasraya Yuli Adri, S.KM., M.Si.
Turut mendampingi kegiatan tersebut PJU Polres Dharmasraya, staf Dinas PMD, serta jajaran terkait.
Cek Tahapan Pilwana di Tiga Nagari
Tim melakukan pengecekan secara langsung ke sejumlah nagari yang mengikuti Pilwana Serentak Tahun 2026.
Tiga lokasi yang dikunjungi yakni Nagari Koto Besar, Nagari Kurnia Selatan, dan Nagari Sipangkur. Ketiga nama nagari tersebut juga tercatat dalam data Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
Di setiap lokasi, tim berdialog dengan wali nagari, Panitia Pemilihan Nagari (PPN), dan pihak terkait.
Dialog tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan Pilwana serta mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan pemilihan.
Kapolres Tekankan Netralitas PPN
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Dharmasraya meminta PPN menjalankan seluruh tahapan secara profesional, netral, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“PPN harus menjaga netralitas dan integritas. Jangan ada keberpihakan kepada calon tertentu. Semua peserta harus mendapatkan perlakuan yang sama dan seluruh tahapan harus dilaksanakan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Kapolres.
Kapolres juga meminta PPN membangun komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilwana.
Jika muncul persoalan selama tahapan berlangsung, PPN diminta segera melakukan koordinasi dan menyelesaikannya melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang sudah ditentukan. Jangan sampai persoalan administrasi ataupun perbedaan pendapat berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.
PPN Diminta Waspadai Informasi Belum Terverifikasi
Kapolres turut mengingatkan PPN agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi yang beredar melalui media sosial.
Setiap informasi mengenai tahapan Pilwana diminta dipastikan kebenarannya sebelum disampaikan kepada masyarakat.
PPN juga diminta memberikan informasi secara jelas dan terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai proses Pilwana.
Selain aspek administrasi, Kapolres menekankan pentingnya menjaga situasi Kamtibmas selama seluruh rangkaian Pilwana berlangsung.
Perbedaan pilihan dalam pemilihan wali nagari disebut sebagai bagian dari proses demokrasi. Karena itu, perbedaan tersebut diharapkan tidak mengganggu persatuan dan kerukunan masyarakat.
“Kita ingin Pilwana Serentak Tahun 2026 berjalan aman, lancar, demokratis dan bermartabat. Polri bersama pemerintah daerah akan terus melakukan monitoring dan memberikan asistensi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ungkapnya.
Tahapan Pilwana Berjalan Kondusif
Berdasarkan hasil asistensi dan pengecekan di nagari yang dikunjungi, secara umum tahapan Pilwana berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Meski demikian, seluruh pihak tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Koordinasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas selama seluruh tahapan Pilwana berlangsung.
Polres Dharmasraya bersama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menyatakan akan terus melakukan pengawalan terhadap tahapan Pilwana Serentak 2026 sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pengawalan tersebut diarahkan agar seluruh rangkaian pemilihan berlangsung aman, tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
(Red)
