Mitradharma.com – HMI Cilegon memasang tenda di depan Kantor Wali Kota Cilegon setelah menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa, 15 September 2026. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan kritik terhadap rencana peningkatan belanja pegawai sebesar 3,93 persen.
Puluhan mahasiswa dari HMI Cilegon memilih bertahan di depan kantor pemerintah daerah setelah massa aksi merasa tidak mendapat respons dari Pemerintah Kota Cilegon.
Mahasiswa menilai rencana peningkatan belanja pegawai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Mereka mempertanyakan urgensi, dasar hukum, kemampuan fiskal, hingga manfaat kebijakan tersebut terhadap pelayanan publik.
Koordinator Aksi HMI Cilegon, Aan Solihan, mengatakan belanja pegawai sebelumnya berada pada kisaran 50,90 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
Menurutnya, rencana peningkatan sebesar 3,93 persen perlu mendapat penjelasan yang jelas karena menyangkut penggunaan anggaran daerah.
“Belanja pegawai sebelumnya berada pada kisaran 50,90 persen dari total APBD, tapi ini mau ditingkatkan lagi 3,93 persen. Kondisi ini harus dijelaskan secara terbuka, apa urgensi, dasar hukum, kemampuan fiskal dan manfaat buat pelayanan publiknya,” kata Aan.
Mahasiswa Minta Pemerintah Terbuka
Aksi HMI Cilegon awalnya berlangsung di depan gerbang Kantor Wali Kota Cilegon. Massa menyampaikan sejumlah orasi terkait kebijakan anggaran dan persoalan masyarakat.
Namun, mahasiswa merasa aspirasi yang disampaikan tidak mendapat respons dari pihak Pemerintah Kota Cilegon.
Massa kemudian merangsek masuk dengan melompati pagar kantor. Upaya tersebut dilakukan karena mahasiswa ingin menemui Wali Kota Cilegon.
Petugas keamanan langsung menghadang mahasiswa di pintu kantor. Aksi dorong antara mahasiswa yang berusaha masuk dan petugas keamanan pun tidak terhindarkan.
Setelah itu, mahasiswa memilih bertahan di depan Kantor Wali Kota Cilegon dengan mendirikan tenda. Tenda tersebut menjadi bentuk sikap mahasiswa yang tetap ingin menyampaikan aspirasi terkait kebijakan belanja daerah.
HMI Soroti Kondisi Masyarakat
HMI Cilegon mengatakan pihaknya menghormati hak Aparatur Sipil Negara atau ASN sesuai ketentuan hukum.
Namun, mahasiswa menilai pemerintah juga harus memperhatikan berbagai persoalan masyarakat yang masih membutuhkan penanganan serius.
Karena itu, HMI Cilegon mempertanyakan efektivitas dan transparansi dalam rencana penggunaan anggaran untuk belanja pegawai.
Menurut Aan, kebijakan anggaran seharusnya mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah. HMI Cilegon menyoroti data Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT Cilegon pada 2025 yang disebut mencapai 7,41 persen atau sekitar 36.000 jiwa.
Selain pengangguran, mahasiswa juga menyoroti angka kemiskinan pada 2025 yang disebut sebesar 3,44 persen atau sekitar 16.710 jiwa. Persoalan stunting juga menjadi perhatian. Berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi tersebut, terdapat 813 kasus stunting.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Cilegon pada 2025 disebut mencapai 5,78 persen.
HMI Cilegon menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka. Pertumbuhan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” ungkap Aan.
Enam Isu Utama Dibawa dalam Aksi
Dalam aksi tersebut, HMI Cilegon membawa enam isu utama yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Isu pertama adalah belanja pegawai dan efisiensi birokrasi. Mahasiswa menilai penggunaan anggaran untuk kebutuhan pegawai perlu ditempatkan dalam kerangka efisiensi dan kepentingan masyarakat.
Isu kedua berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas APBD. HMI Cilegon meminta penggunaan anggaran daerah dapat dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Isu ketiga adalah pengangguran dan penciptaan lapangan kerja. Persoalan ini menjadi perhatian karena masih terdapat angka pengangguran yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
Isu keempat mencakup pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Menurut HMI Cilegon, bidang tersebut juga harus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
Isu kelima adalah infrastruktur dan belanja produktif. Mahasiswa mendorong agar anggaran daerah juga diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung dan produktif bagi masyarakat.
Sementara isu keenam menyangkut pengawasan DPRD dan partisipasi publik.
HMI Cilegon menilai masyarakat perlu memiliki ruang untuk mengetahui dan memberikan perhatian terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.
Desak Rencana Penambahan Belanja Pegawai Dievaluasi
Selain membawa enam isu utama, HMI Cilegon juga menyampaikan sebelas tuntutan kepada Pemerintah Kota Cilegon. Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah agar Pemkot Cilegon mengevaluasi dan menghentikan rencana penambahan belanja pegawai. Tuntutan tersebut menjadi bagian utama dari aksi karena mahasiswa menilai rencana peningkatan belanja pegawai sebesar 3,93 persen perlu dikaji secara terbuka.
HMI Cilegon meminta pemerintah menjelaskan alasan kebijakan tersebut, dasar hukum yang digunakan, kemampuan fiskal daerah, serta manfaatnya terhadap pelayanan publik.
Mahasiswa juga mengaitkan kebijakan anggaran dengan kondisi masyarakat, terutama persoalan pengangguran, kemiskinan, stunting, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan kebutuhan pembangunan.
Dengan memasang tenda di depan Kantor Wali Kota Cilegon, puluhan mahasiswa menunjukkan bahwa mereka masih ingin mendapatkan respons pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan. Aksi tersebut sekaligus menempatkan transparansi dan akuntabilitas APBD sebagai salah satu perhatian utama mahasiswa.
Bagi HMI Cilegon, pertumbuhan ekonomi dan kemampuan anggaran daerah perlu diarahkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Mereka menilai penggunaan APBD harus dapat menjawab kebutuhan publik, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembangunan yang produktif.
Hingga mahasiswa memasang tenda, persoalan rencana peningkatan belanja pegawai tetap menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Sumber: BCO.CO.ID
