Mitradharma.com – Respons darurat pascagempa M7,7 Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT) diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dan berbagai organisasi kemanusiaan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah mitra melakukan kaji kebutuhan bersama untuk memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak dapat dipetakan secara konkret.
Kolaborasi tersebut dilakukan di Kabupaten Sikka, NTT. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat yang dipimpin BNPB dalam mendukung pemerintah daerah menangani kondisi darurat setelah gempa Flores.
Kaji kebutuhan dilakukan melalui pendekatan joint needs assessment atau kaji kebutuhan bersama. Metode ini digunakan untuk memetakan kebutuhan nyata warga yang terdampak bencana, khususnya di wilayah Kabupaten Sikka.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur. Selain BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka, sejumlah anggota Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF), Palang Merah Indonesia (PMI), serta Komunitas Fasar Sikka turut terlibat.
Banyak Organisasi Terlibat
Kolaborasi penanganan gempa Flores di Sikka melibatkan sejumlah organisasi yang tergabung dalam HFI.
Mereka antara lain Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Karitas KWI, Dompet Dhuafa, Hujan Initiative, Rumah Zakat, Pos Terpadu GMIT/Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), serta Asia Muslim Charity Foundation (AMCF).
Keterlibatan banyak pihak tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak gempa.
Masing-masing pihak hadir dalam kerangka kerja bersama untuk membantu memetakan kesenjangan penanganan darurat dan kebutuhan yang masih diperlukan masyarakat.
Dengan cara tersebut, penanganan tidak hanya dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi diarahkan pada kebutuhan yang ditemukan melalui proses kaji bersama.
Rapat Koordinasi Digelar di UNIMOF
Koordinasi berbagai pihak tersebut berlangsung di Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF) pada Selasa (1/9).
Dalam pertemuan itu, BNPB memimpin rapat koordinasi bersama unsur pemerintah daerah dan para mitra kemanusiaan.
Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB, Nelwan Harahap, menyampaikan informasi umum mengenai penanganan kondisi darurat di Kabupaten Sikka.
Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Sikka, Muhammad Karim, menyampaikan kebutuhan dukungan daerah dalam merespons kesenjangan penanganan darurat.
Informasi dari pemerintah daerah tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan dalam proses pemetaan kebutuhan di wilayah terdampak.
Kebutuhan Warga Dipetakan Bersama
Kaji kebutuhan bersama menjadi bagian penting dalam respons darurat gempa Flores.
Melalui proses tersebut, berbagai pihak dapat melihat kebutuhan yang masih harus ditangani serta dukungan yang diperlukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
Victor menyampaikan bahwa beberapa pekerjaan dilakukan secara bersama, termasuk melengkapi kaji kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Karitas KWI.
Selain itu, Pos Koordinasi juga ditempatkan di UNIMOF. Keberadaan pos tersebut menjadi bagian dari mekanisme koordinasi para pihak dalam respons bencana di Kabupaten Sikka.
Kerja bersama ini memungkinkan pemerintah dan organisasi kemanusiaan memiliki ruang koordinasi dalam menjalankan dukungan bagi masyarakat terdampak.
Respons Bencana Butuh Kolaborasi
Victor menggarisbawahi bahwa respons bencana merupakan ruang untuk menunjukkan kerja kemanusiaan yang dilakukan secara bersama oleh berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi yang baik dapat membantu mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak bencana.
Prinsip tersebut sejalan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Dalam bahan yang disampaikan, terdapat prinsip koordinasi dan keterpaduan serta kemitraan dalam penanggulangan bencana.
Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk HFI serta berbagai organisasi lainnya, menjadi bentuk penerapan prinsip tersebut dalam respons gempa Flores.
Tujuan akhirnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana melalui kegiatan yang terencana, terpadu, dan menyeluruh.
BNPB Apresiasi Dukungan Mitra
BNPB memberikan apresiasi terhadap dukungan berbagai mitra dalam penanganan gempa Flores.
Keterlibatan berbagai pihak terlihat selama pelaksanaan tanggap darurat di wilayah yang terdampak bencana.
BNPB sebagai lembaga yang menjalankan mandat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana memberikan ruang bagi masyarakat dan organisasi untuk ikut terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa respons terhadap bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai unsur agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipetakan dan ditangani secara lebih terkoordinasi.
Organisasi Sipil Bergerak Sejak Awal
Selain pemerintah, berbagai organisasi masyarakat sipil juga terlibat dalam respons gempa Flores sejak hari pertama.
Mereka memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh kabupaten yang terdampak bencana.
Secara khusus di Kabupaten Sikka, dukungan tersebut diwujudkan melalui koordinasi antara BNPB dan para mitra.
Kaji kebutuhan bersama menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi tersebut.
Melalui joint needs assessment, kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam melihat kesenjangan penanganan darurat di lapangan.
Koordinasi yang melibatkan BNPB, BPBD, organisasi kemanusiaan, perguruan tinggi, PMI, dan komunitas menjadi bagian dari upaya memperkuat respons terhadap gempa M7,7 Flores.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam kondisi bencana diharapkan dapat membuat penanganan berjalan lebih terpadu. Dengan pemetaan kebutuhan yang dilakukan bersama, dukungan kepada masyarakat terdampak dapat diarahkan berdasarkan kondisi yang ditemukan di wilayah Kabupaten Sikka.
Respons gempa Flores di Sikka sekaligus memperlihatkan pentingnya kemitraan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, organisasi kemanusiaan, perguruan tinggi, PMI, dan komunitas memiliki ruang untuk berkontribusi dalam upaya kemanusiaan.
Melalui koordinasi dan keterpaduan tersebut, penanganan darurat diharapkan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak dan tujuan utama penanggulangan bencana, yaitu memberikan perlindungan dari ancaman, risiko, serta dampak bencana.
