Mitradharma.com – Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial memperkuat pelaksanaan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) untuk meningkatkan validitas dan akurasi data perlindungan sosial masyarakat. Sosialisasi Perlinsos Digital digelar di Ruang Rapat Lantai III, Senin, 7 September 2026.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah unsur pemerintah dan pendamping sosial yang memiliki peran dalam pendataan masyarakat.
Peserta yang hadir meliputi SKPD terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), camat, lurah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Bukittinggi.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan bahwa Bukittinggi ditunjuk sebagai salah satu daerah pilot project Perlinsos Digital.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat sekaligus memperbaiki proses pemutakhiran data perlindungan sosial.
Menurut Roza, Perlinsos Digital sebelumnya telah dilaksanakan di Banyuwangi. Program tersebut kemudian diperluas ke sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia.
Hingga awal September 2026, pelaksanaan Perlinsos Digital telah mencakup 215 kabupaten/kota.
Status Kelayakan Bisa Diketahui Lebih Cepat
Roza menjelaskan, salah satu manfaat Perlinsos Digital adalah memberikan informasi mengenai status kelayakan masyarakat setelah melakukan pemutakhiran data dalam waktu yang lebih singkat.
Dalam uji coba yang dilakukan, proses tersebut dapat diketahui sekitar 10 menit.
Kondisi ini diharapkan dapat membuat proses pemutakhiran data perlindungan sosial menjadi lebih cepat dan mudah dipantau.
“Melalui Perlinsos Digital, masyarakat yang melakukan pemutakhiran data tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui status kelayakannya. Dalam uji coba ini, prosesnya dapat diketahui sekitar 10 menit,” jelas Roza.
Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tugas untuk mendaftarkan masyarakat sebanyak-banyaknya dalam sistem tersebut.
Pendataan juga tidak dibatasi hanya untuk masyarakat yang masuk desil 1 sampai 5.
Menurut Roza, langkah tersebut penting karena ke depan berbagai program bantuan pemerintah akan menggunakan sistem Perlinsos Digital.
Dengan demikian, semakin lengkap masyarakat yang terdata, semakin baik pula basis data yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial.
Bukan Sekadar Digitalisasi Layanan
Roza menekankan bahwa Perlinsos Digital tidak hanya berkaitan dengan perubahan layanan dari sistem manual menjadi sistem digital.
Lebih dari itu, program tersebut diarahkan untuk membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat, dinamis, dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Data yang valid menjadi bagian penting dalam menentukan ketepatan pelaksanaan program perlindungan sosial.
Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pihak untuk mendukung proses pendataan dan pemutakhiran data tersebut.
Masyarakat yang memang layak mendapatkan perlindungan sosial diharapkan dapat terdata dengan baik.
Dengan data yang lebih sesuai kondisi sebenarnya, program bantuan pemerintah ke depan diharapkan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Validitas Data Jadi Kunci
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi, Efriandi, juga menyoroti pentingnya validitas data dalam pelaksanaan Perlinsos Digital.
Menurutnya, data yang dihimpun melalui Perlinsos Digital nantinya menjadi data tunggal yang terintegrasi dengan berbagai program bantuan sosial.
Karena memiliki fungsi penting tersebut, proses pendataan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.
Diperlukan sinergi berbagai unsur di tingkat masyarakat dan pemerintahan agar informasi yang masuk benar-benar sesuai dengan kondisi warga.
Efriandi menyebut RT, RW, lurah, camat, kader, TKSK, pekerja sosial masyarakat, serta seluruh unsur terkait memiliki peran dalam memastikan data masyarakat benar dan lengkap.
Keterlibatan banyak unsur tersebut diperlukan karena kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.
Pemutakhiran data menjadi penting agar perubahan kondisi tersebut dapat tercermin dalam data perlindungan sosial.
Perlinsos Digital Perlu Dukungan Bersama
Pelaksanaan Perlinsos Digital di Kota Bukittinggi menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pendataan perlindungan sosial.
Program ini menempatkan validitas data sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Karena itu, keberhasilan Perlinsos Digital tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan.
Ketepatan informasi yang diberikan masyarakat dan proses verifikasi di lapangan juga menjadi bagian penting dari pelaksanaannya.
Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Sosial mendorong seluruh unsur yang terlibat untuk bersama-sama mendukung pemutakhiran data.
Pendataan yang dilakukan secara luas, benar, dan lengkap diharapkan dapat membantu pemerintah memiliki gambaran yang lebih sesuai mengenai kondisi masyarakat.
Dengan demikian, data perlindungan sosial dapat terus diperbarui dan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program bantuan pemerintah.
Sosialisasi yang digelar pada 7 September 2026 tersebut menjadi salah satu langkah untuk menyamakan pemahaman para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perlinsos Digital di Kota Bukittinggi. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas data perlindungan sosial sekaligus membantu pemerintah memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dengan baik.
