Mitradharma.com – Presiden Prabowo Subianto langsung turun tangan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, Presiden Prabowo terbang menuju Kalimantan untuk mengecek kondisi karhutla sekaligus memimpin langsung upaya penanganan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan setelah sehari sebelumnya Presiden memberikan instruksi kepada jajaran utama TNI dan Polri untuk turun langsung ke sejumlah provinsi yang terdampak karhutla di Kalimantan. Presiden meminta penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan optimal. Pemerintah daerah serta masyarakat setempat juga dilibatkan dalam upaya penanganan kebakaran.
Prabowo Bagi Tugas TNI-Polri
Instruksi Presiden Prabowo mencakup empat provinsi di Kalimantan yang terdampak karhutla. Untuk mempercepat penanganan, pejabat utama TNI dan Polri ditugaskan ke wilayah masing-masing.
Di Kalimantan Barat, penanganan karhutla melibatkan Panglima TNI dan Kapolri.
Sementara itu, Kalimantan Tengah mendapat penugasan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).
Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi Polri (Astamaops Polri).
Sedangkan di Kalimantan Timur, penanganan dilakukan oleh Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri.
Pembagian tugas tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan dengan melibatkan unsur pimpinan TNI dan Polri secara langsung di wilayah terdampak.
Mereka diarahkan untuk bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat agar penanganan kebakaran dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.
Presiden Minta Penanganan Dipercepat
Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh upaya penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin.
Instruksi tersebut bertujuan agar kondisi di wilayah terdampak dapat segera ditangani sehingga masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal.
Penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan tindakan di lapangan, tetapi juga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat.
Karena itu, pejabat utama TNI dan Polri diturunkan langsung ke empat provinsi terdampak untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat langkah penanganan.
Pelanggaran Hukum Diminta Ditindak Tegas
Selain memerintahkan percepatan penanganan kebakaran, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hukum.
Presiden meminta setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam penanganan karhutla ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Instruksi tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan pengendalian kebakaran.
Jika dalam proses penanganan ditemukan adanya pelanggaran hukum, aparat diminta mengambil tindakan sesuai aturan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan penanganan karhutla berjalan secara menyeluruh.
Prabowo Cek Langsung Kondisi di Kalimantan
Keputusan Presiden Prabowo untuk terbang langsung ke Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
Sebelumnya, Presiden telah membagi penugasan pejabat utama TNI dan Polri ke empat provinsi terdampak. Kini, Presiden juga turun langsung untuk mengecek kondisi dan memimpin penanganan di lapangan.
Dengan keterlibatan langsung Presiden serta jajaran TNI-Polri, pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu.
Pemerintah juga menginginkan masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali beraktivitas secara normal setelah kondisi kebakaran berhasil dikendalikan.
Penanganan karhutla di Kalimantan saat ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diarahkan untuk bekerja secara terpadu agar upaya penanganan dapat berjalan efektif.
